Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung mencatat, minimalnya 100.000 kendaraan hingga 250.000 kendaraan turis domestik masuk ke Kota Bandung. Bahkan okupansi hotel di akhir pekan bisa mencapai 100%. Tidak hanya itu, pengunjung di tempat wisata yang ada di Bandung juga membeludak.
Banyaknya pengunjung, secara tidak langsung berimbas pada kelancaran arus lalu lintas di beberapa ruas jalan. Bahkan, tak sedikit sejumlah jalan utama di Kota Bandung mengalami kemacetan. Seperti yang terjadi di gerbang Tol Pasteur. Gerbang tol masuk ke Kota Bandung ini hampir setiap weekend dan long weekend terjadi antrean panjang kendaraan.
Selain itu, antrean panjang kendaraan pun terjadi di beberapa pusat kunjungan wisata. Membeludaknya pengunjung ke Kota Bandung setiap akhir pekan sudah tidak bisa dibendung lagi. Sayangnya, infrastruktur di Kota Bandung terlihat tidak sanggup menampung. Seperti yang diungkapkan Menteri Perhubungan era 1998-1999 Giri Suseno Hadihardjono.
Menurutnya, Kota Bandung kalau dilihat dari infrastruktur sangat terbatas dan tidak bisa menampung membeludaknya para pengunjung kota. ”Memang Bandung dari segi peruntukannya tidak dipersiapkan untuk menampung banyaknya para wisatawan. Sehingga terjadi kelebihan kapasitas, dan dampaknya kesemrawutan,” ungkap Giri .
Giri mengatakan, ada berbagai cara untuk mengantisipasi kesemrawutan tersebut. Dari segi infrastruktur, harus disediakan tempat parkir khusus untuk para pengunjung di luar pusat kota. Kemudian Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung pun harus menyediakan angkutan khusus bagi para pengunjung ke pusat tujuan. “Tapi memang hal itu akan banyak kendalanya. Karena orang yang datang pasti tidak mau memakai angkutan khusus,” ungkap Giri.
Untuk mengantisipasi kepadatan wisatawan yang datang ke Bandung agar tidak menjadi kendala, Giri mengatakan, harus ada peran pemerintah yang aktif. Misalnya, apakah pemerintah akan membatasi jumlah pengunjung atau mencari opsi lain. Jika membatasi pengunjung yang datang ke Kota Bandung, dikatakan Giri, mungkin tidak akan bisa. Maka, imbuhnya, pemerintah harus membuat kebijakan seperti perbaikan fasilitas kereta api, angkutan umum, dan lainnya.
Sementara itu, Panitia Khusus (Pansus) 17 DPRD Kota Bandung yang tengah menggodok Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Pariwisata, menganggap kalau industri pariwisata di Kota Bandung, tak punya arah dan tujuan. “Tidak jelas arah pariwisata ke mana, penataannya seenak udel. Makanya Dewan dorong pada 2012 ini untuk membuat RIPPDA (Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah),” kata Ketua Pansus 17 DPRD Kota Bandung Lia Noer Hambali (sumber: inilahjabar.com)